Review Sivion

REVIEW SiVION



Dalam abad ini kita telah merasakan teknologi yang lama kelamaan makin maju dan terus berkembang. Bahkan dalam pemerintahan pun telah memiliki beberapa perubahan yang signifikan dalam hal teknologi informasi. Pada artikel kali ini saya akan membahas tentang apa itu Sivion dan beberapa hal yang perlu kalian tau tentang Sivion.
Pada saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Ditjen Aplikasi Informatika telah memiliki satu program dalam rangka penggunaan tanda tangan digital nasional. Melalui Sistem Verifikasi Online (SiVION), Ditjen Aplikasi Informatika menyediakan sertifikat digital kepada pemohon yang menjadi validasi baginya untuk menggunakan tandatangan digital dalam melakukan transaksi di sistem penyelenggara sistem elektronik.
SiVION menyediakan sertifikat digital bagi individu, organisasi dan server milik masyarakat dan pemerintah. Validasi sertifikat digital akan langsung dilakukan (real time) pada masing-masing Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) Berinduk penerbit sertifikat (Root Certification Authority/Root CA).
Untuk mewujudkan SiVION, Kementerian Kominfo telah membuat kebijakan dan regulasi, menyiapkan Root CA (Certification Authority) Nasional dengan melegalisasi CA Pemerintah dan CA Swasta, dan juga memberikan edukasi bagi masyarakat karena ada penambahan bisnis proses pada transaksi online.  Dalam skema infografis dapat digambarkan sebagai berikut :
Sementara apakah yang disebut tandatangan digital (e-signature)? Secara garis besar tandatangan digital adalah sebuah skema matematis yang memiliki keunikan dalam mengidentifikasikan seorang pengirim (subjek hukum). Tanda tangan digital bukanlah tandatangan basah yang di-scan namun berbentuk sertifikat digital yang bersifat personal. Masyarakat masih memandang Tanda Tangan Digital hanyalah dokumen manual yang dipindahkan menjadi digital dan tanda tangan bisa dapat langsung ditempel, dengan begitu masyarakat meragukan keamanannya. Perlu diketahui, dengan menggunakan sertifikat digital mampu membuktikan keaslian dari pemilik sebuah pesan atau dokumen digital tersebut keamanan sertifikat digital dapat dibuktikan apabila ada pengubahan data dalam dokumen maka akan memunculkan keterangan data invalid.

Adapun jenis dan persyaratan Tanda Tangan Elektronik yang harus  memenuhi persyaratan:
  1. Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan,
  2. Dibuktikan dengan sertifikat elektronik.




Kementerian Kominfo membangun Infrastruktur Tanda Tangan Digital Nasional yang terpercaya (trusted) untuk melindungi ekonomi digital nasional untuk mengatasi 2 (dua) hal penting yang belum tersedia yaitu :
  1. Identitas digital user yang bisa cross layanan, seperti fungsi KTP yang sebagai identitas nasional sehingga dapat digunakan untuk memverifikasi identitas orang pada semua layanan manual.
  2. Sistem Legal digital yg memberikan kekuatan hukum pada dokumen seperti digital seperti tanda tangan basah pada dokumen kertas yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sahh.


source : http://aptika.kominfo.go.id/index.php/artikel/134-sivion-solusi-identitas-digital-terpercaya

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Kasus-Kasus Pasal 27 - 37 UU ITE

Gambar
Pada artikel kali ini saya akan membahas tentang kasus - kasus apa saja yang termuat pada pasal 27 - 37 UU ITE. Dan juga merupakan tugas mata kuliah Cyber Law. Pasal 27 (Ayat 1) kasus video porno Ariel “PeterPan” dengan Luna Maya dan Cut Tari, video tersebut di unggah di internet oleh seorang yang berinisial ‘RJ’ dan sekarang kasus ini sedang dalam proses. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Perbuatan yang dilarang : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 28 (Ayat 2) Penahanan seorang pengguna media sosial atas konten yang diunggah kini tengah menjadi perhatian nasional. Florence Sihombing, mahasiswa S2 Universitas Gajah Mada Yogyakarta, harus mendekam di s
Baca selengkapnya

Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Gambar
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Beberapa ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut : 1. Diantara angka 6 dan 7 pasal 1 disisipkan 1(satu) angka, yakni angka 6a, sehingga pasal 1 UU ITE 11/2008 mengalami revisi terbaru UU ITE 16/2016. Di atas merupakan poin - poin UU ITE yang telah direvisi menjadi UU ITE 16/2016. 
Baca selengkapnya

Contoh Kasus Pelanggaran Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Salah satunya seperti yang dimuat pada Pasal 2 huruf f PP PSTE yang mengatur tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK). Tujuan dari dibentuknya LSK tesebut adalah demi perlindungan konsumen dalam menggunakan transaksi elektronik privat dalam bentuk layanan publik.  Salah satu kasus cybercrime yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitReskrimus) Polda Metro Jaya. Dimana kasus ini terjadi antar bulan januari-maret 2013. Kasus ppenipuan berlatar belakang jual beli gadget murah online yang ditawarkan melalui situs www.gudangblackmarket008.com . Dimana di sini pelaku meminta korbannya untuk mentrasfer uang sesuai dengan harga dari barang yang ditawarkan, namun setelah mentransfer pelaku tidak mengirim barang apapun ke korbannya. Akhirnya pelaku dapat ditangkap di medan yaitu
Baca selengkapnya