IT Policy di Universitas

IT Policy Di Universitas Katolik Parahyangan
ini merupakan tugas cyberlaw tentang IT Policy di sebuah instansi pemerintahan ataupun di sebuah kampus.
Peraturan Untuk Mahasiswa :
Mahasiswa diberikan fasilitas email dan messaging untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan keperluan pribadi, sejauh pemanfaatanya tidak melanggar ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku baik di lingkungan Unpar dan/atau Indonesia. (Yang dapat dikelompokan dalam fasilitas messaging misalnya adalah chat sessions, newsgroup dan konferensi elektronik.)
Dalam memanfaatkan email dan messaging, mahasiswa tidak diperkenankan untuk:
  • Mengirim email atau pesan yang tidak etis, kasar atau agresif kepada mahasiswa lain maupun staf Unpar.
  • Mengirim pesan-pesan yang provokatif atau bernada menghasut.
  • Mengirim email maupun pesan yang mengandung tulisan/gambar/suara/video asusila.
  • Mengirim email spam.
  • Mempropagasikan email berantai.
  • Mengirim email dengan identifikasi sebagai orang lain dengan tujuan agar penerima email menganggap bahwa email dikirim oleh orang lain tersebut.
  • Mengirim hasil karya orang lain (misalnya suara, video, file, musik dan foto) tanpa memperhatikan hak cipta.
Peraturan Untuk Dosen :
Dalam memanfaatkan internet, email dan messaging, dosen/staf harus memperhatikan ketentuan dan/atau aturan-aturan yang berlaku baik di lingkungan Unpar dan/atau Indonesia. Dosen/staf perlu memahami isi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 (lihat: http://www.pemkomedan.go.id/uuti/uu_112008.php)
  • Pencarian informasi yang memberikan nilai tambah bagi dosen/staf.
  • Download/upload slides, gambar/foto, artikel, makalah, buku (versi gratis) dan perangkat lunak (gratis) dari/ke situs-situs yang relevan dengan pendidikan tinggi.
  • Berdiskusi pada forum-forum.
  • Melakukan video conference secara online dengan pihak luar yang bekerja-sama dengan unit/Unpar untuk tujuan yang penting & baik bagi unit/Unpar.
Walaupun pemanfaatan bandwidth internet sudah diatur (dibatasi secara otomatis), namun dosen/staf diminta untuk memperhatikan kepentingan pengguna jaringan yang lain dengan tidak men- downloaddan/atau meng- upload file/data berukuran sangat besar.
Dalam memanfaatkan email dan messaging, dosen/staf tidak diperkenankan untuk:
  • Mengirim email atau pesan yang tidak etis, kasar atau agresif kepada staf lain maupun mahasiswa Unpar.
  • Mengirim pesan-pesan yang provokatif atau bernada menghasut.
  • Mengirim email maupun pesan yang mengandung tulisan/gambar/suara/video asusila.
  • Mengirim email spam.
  • Mempropagasikan email berantai.
  • Mengirim email dengan identifikasi sebagai orang lain dengan tujuan agar penerima email menganggap bahwa email dikirim oleh orang lain tersebut.
  • Mengirim hasil karya orang lain (misalnya suara, video, file, musik dan foto) tanpa memperhatikan hak cipta.
Dosen & staf diberikan fasilitas akses internet untuk menunjang efisiensi, produktivitas dalam bekerja, pengembangan karier dosen/staf, pengembangan unit dan Unpar secara umum.
Beberapa hal yang menjadi misused untuk penggunaan email khususnya pada email untuk universitas seperti ini sebagai berikut :
  1. Menggunakannya untuk kepentingan pribadi, misalkan untuk mengirim email yang sifatnya pribadi tidak ada sangkut pautnyat dengan kegiatan akadmik.
  2. Menggunakannya sebagai pelengkap syarat mendaftarkan diri pada suatu hal yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik, misalkan untuk mendaftarkan diri di acount Facebook.
  3. Mengirimkan atau mem-forward email sembarangan, misalkan berita yang merupakan isu atau yang dapat menjatuhkan orang lain.
  4. Dibuat untuk menyebarkan iklan / spam
Sanksi Yang Di Berikan :
Hal diatas juga terdapat pada kebijakan yang ada di Kebijakan Teknologi Informasi  UNPAR. Jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi yang telah disebutkan seperti dibawah ini.
a. Penonaktifan akun pengguna yang bersangkutan, dan atau
b. diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unpar
i.     Untuk pegawai: sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
ii.     Untuk mahasiswa: sesuai dengan peraturan kemahasiswaan yang berlaku

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Kasus-Kasus Pasal 27 - 37 UU ITE

Gambar
Pada artikel kali ini saya akan membahas tentang kasus - kasus apa saja yang termuat pada pasal 27 - 37 UU ITE. Dan juga merupakan tugas mata kuliah Cyber Law. Pasal 27 (Ayat 1) kasus video porno Ariel “PeterPan” dengan Luna Maya dan Cut Tari, video tersebut di unggah di internet oleh seorang yang berinisial ‘RJ’ dan sekarang kasus ini sedang dalam proses. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Perbuatan yang dilarang : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 28 (Ayat 2) Penahanan seorang pengguna media sosial atas konten yang diunggah kini tengah menjadi perhatian nasional. Florence Sihombing, mahasiswa S2 Universitas Gajah Mada Yogyakarta, harus mendekam di s
Baca selengkapnya

Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Gambar
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Beberapa ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut : 1. Diantara angka 6 dan 7 pasal 1 disisipkan 1(satu) angka, yakni angka 6a, sehingga pasal 1 UU ITE 11/2008 mengalami revisi terbaru UU ITE 16/2016. Di atas merupakan poin - poin UU ITE yang telah direvisi menjadi UU ITE 16/2016. 
Baca selengkapnya

Contoh Kasus Pelanggaran Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Salah satunya seperti yang dimuat pada Pasal 2 huruf f PP PSTE yang mengatur tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK). Tujuan dari dibentuknya LSK tesebut adalah demi perlindungan konsumen dalam menggunakan transaksi elektronik privat dalam bentuk layanan publik.  Salah satu kasus cybercrime yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitReskrimus) Polda Metro Jaya. Dimana kasus ini terjadi antar bulan januari-maret 2013. Kasus ppenipuan berlatar belakang jual beli gadget murah online yang ditawarkan melalui situs www.gudangblackmarket008.com . Dimana di sini pelaku meminta korbannya untuk mentrasfer uang sesuai dengan harga dari barang yang ditawarkan, namun setelah mentransfer pelaku tidak mengirim barang apapun ke korbannya. Akhirnya pelaku dapat ditangkap di medan yaitu
Baca selengkapnya