Transaksi

Perbedaan Makna Transaksi


Dalam kata Transaksi ini terdapat beberapa pengertian atau devinisi yang berbeda, yaitu :
KBBI : “persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak” dan “pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank)”
UU ITE : “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perdagangan

Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dibuat dengan mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk dalam negeri, membuat regulasi perdagangan dalam negeri dan memberikan perlindungan terhadap konsumen.

  • Jenis Jasa (Bab 3 Pasal 4)
Dalam UU no.7 tahun 2004 ini juga membahas tentang jasa yang meliputi Jasa bisnis, Jasa distribusi, Jasa komunikasi, Jasa pendidikan, Jasa lingkungan hidup, Jasa keuangan, Jasa konstruksi dan teknik terkait, Jasa kesehatan dan sosial, Jasa rekreasi, kebudayaan dan olahraga, Jasa pariwisata, Jasa transportasi, dan Jasa lainnya. Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara.(Pasal 4 point 2).

Contoh website dari perdagangan jasa:
www.jasalogounik.com merupakan salah satu jasa pembuatan logo atau desain logo yang mumpuni.

Contoh website dari perdagangan produk:
www.thebodyshop.co.id merupakan salah satu jasa penjualan produk kecantikan.

  • Elektronik (Bab 8 Pasal 65)
Beberapa point yang terkait Elektronik di UU no.7 tahun 2004 :
1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  • identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
  • persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
  • persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
  • harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
  • cara penyerahan Barang.
5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
6. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

  • Praktek Pelaksanaan Ecommerce
Dalam point-point yang terdapat pada UU no.7 tahun 2004 ini terdapat beberapa kasus yang memiliki keterkaitan dengan point-point tersebut. Dalam hal ini beberapa orang merasakan hal berbeda dalam menanggapi perdagangan elektonik ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Kasus-Kasus Pasal 27 - 37 UU ITE

Gambar
Pada artikel kali ini saya akan membahas tentang kasus - kasus apa saja yang termuat pada pasal 27 - 37 UU ITE. Dan juga merupakan tugas mata kuliah Cyber Law. Pasal 27 (Ayat 1) kasus video porno Ariel “PeterPan” dengan Luna Maya dan Cut Tari, video tersebut di unggah di internet oleh seorang yang berinisial ‘RJ’ dan sekarang kasus ini sedang dalam proses. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Perbuatan yang dilarang : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 28 (Ayat 2) Penahanan seorang pengguna media sosial atas konten yang diunggah kini tengah menjadi perhatian nasional. Florence Sihombing, mahasiswa S2 Universitas Gajah Mada Yogyakarta, harus mendekam di s
Baca selengkapnya

Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Gambar
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Beberapa ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut : 1. Diantara angka 6 dan 7 pasal 1 disisipkan 1(satu) angka, yakni angka 6a, sehingga pasal 1 UU ITE 11/2008 mengalami revisi terbaru UU ITE 16/2016. Di atas merupakan poin - poin UU ITE yang telah direvisi menjadi UU ITE 16/2016. 
Baca selengkapnya

Contoh Kasus Pelanggaran Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Salah satunya seperti yang dimuat pada Pasal 2 huruf f PP PSTE yang mengatur tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK). Tujuan dari dibentuknya LSK tesebut adalah demi perlindungan konsumen dalam menggunakan transaksi elektronik privat dalam bentuk layanan publik.  Salah satu kasus cybercrime yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitReskrimus) Polda Metro Jaya. Dimana kasus ini terjadi antar bulan januari-maret 2013. Kasus ppenipuan berlatar belakang jual beli gadget murah online yang ditawarkan melalui situs www.gudangblackmarket008.com . Dimana di sini pelaku meminta korbannya untuk mentrasfer uang sesuai dengan harga dari barang yang ditawarkan, namun setelah mentransfer pelaku tidak mengirim barang apapun ke korbannya. Akhirnya pelaku dapat ditangkap di medan yaitu
Baca selengkapnya